Anggaran Belanja Seragam Olahraga DLH Bojonegoro, Mencapai Rp 268 Juta Untuk 900 Setel

Foto tangkapan layar laman website Sirup Lkpp

Bojonegoro, Polemikdaerah.online, – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro kembali menjadi sorotan publik, pasalnya dalam tahun anggaran APBD 2024 penggunaan biaya belanja seragam olahraga sebesar Rp 268.216.700, dinilai tidak logis.

Hasil telusur pewarta didapati dokumen pada laman website Sistem Informasi Rencana Umum Pembiayaan (SIRUP), sumber anggaran tersebut berasal dari APBD tahun 2024.

Besarnya anggaran tersebut memicu pertanyaan serius mengenai efisiensi dan alokasi dana publik juga acuan indeks harga yang dijadikan dasar untuk penganggarannya.

Belanja pakaian seragam Staf DLH untuk kegiatan olahraga dengan menggunakan metode e-purchasing sejumlah 900 setel dengan anggaran Rp 268.216.700 dianggap sangat berlebihan tanpa pertimbangan efisiensi anggaran.

Menanggapi kondisi hal tersebut, sebut saja Galih (bukan nama sebenarnya) seorang pengusaha konveksi lokal menilai bahwa, anggaran tersebut sangat besar untuk belanja pakaian seragam olahraga dan sepertinya tidaklah wajar. 

Kritikan pedas pun dilontarkan, menurutnya anggaran sebesar itu mengindikasikan penggunaan bahan baku yang sangat premium, dengan nada sinis ia menyatakan dengan logika sederhana, bahwa belanja tersebut di duga syarat dengan kepentingan dan terkesan asal belanja untuk menyerap dan menghabiskan anggaran.

“Dari nilai anggaran dan belanja barang pakaian olahraga, jika dihitung-hitung, mungkin bahan yang digunakan adalah sutra atau bahan corak Mas Cendana maupun gaharu” jelasnya dalam ketidakpercayaan.

Terpisah, Koh Ahsin aktivis pegiat informasi setingkat kolam pancing menimpali adanya hal tersebut, menurutnya belanja menggunakan metode E-Purchasing memang lebih efektif efisien, namun disisi lain kerap menjadi alasan dan pertanyaan, bahkan menjadikan alasan berlindung dalam kenyamanan berkonspirasi.

“Pengadaan E-Purchasing lebih tertutup, hanya orang-orang tertentu yang tau spesifikasi barang yang dibeli, publik tidak dapat mengetahui, siapa pihak ketiga selaku penyedia barang dan jasa, bisa jadi mereka itu bagian dari panitia pengadaan barang” jelasnya.

Mengenai harga barang yang dibeli dinas lingkungan hidup (DLH) yang menyerap ratusan juta, ia mempertanyakan alasan dinas secara akademis, perihal acuan harga dasar barang serta indeks parameternya serta legalisasi orltoritasinya, selain itu ia juga meragukan jumlah pegawai staf yang jumlahnya mencapai 900 personil.

“Dananya ratusan juta, dasar penetapan harga pakaian olahraga tidak jelas, parameter. Indeks harga satuan barang tidak rasional, surat keputusan otorisasinya dari pejabat siapa yang menerbitkannya, ini perlu transparan, karena mereka iti pengguna anggaran publik, emangnya staf pegawai Dinas LH jumlahnya sampai 900 orang, belanjanya kok berelbihan” lanjut Koh Ahsin dalam bertanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan hidup, hingga informasi ini di siarkan belum terkonfirmasi.

Red...